Awas Penipuan,Mengatasnamakan Pejabat Pemkot Surabaya.

Kabar7news.com.Surabaya-Kepala Badan         kepegawaian dan Diklat (BKD) kota surabaya memberikan himbauan kepada masyarakat terhadap penipuan lewat telepon selular yang mengatasnamakan pejabat pemkot surabaya yang kembali marak setelah pasca pelantikan dan mutasi pejabat pemkot beberapa hari lalu.          Modus yang dilakukan pelaku, memakai nama pejabat pemkot surabaya,dengan meminta transfer sejumlah uang ke rekening tertentu,untuk bisa diterima menjadi pegawai sipil atau jabatan tinggi di pemerintahan kota surabaya,demi mengeruk keuntungan pribadinya sendiri.                                                               Menurutnya, Penipuan yang menggunakan nama pejabat pemkot memang masih terjadi namun ditegaskan,itu hanyalah ulah orang yang tidak bertanggung jawab yang mencari keuntungan pribadinya sendiri,”Tegas Yayuk Eko Agustin,kepala Kepegawaian dan Diklat (BKD)surabaya.           Penipuan yang menggunakan nama pejabat pemkot tersebut, sudah di laporkan pada pihak kepolisian polrestabes surabaya dan berharap masyarakat berhati-hati,dan jangan mudah percaya pada oknum atau orang yang menggunakan nama pejabat pemkot untuk bisa diterima menjadi pegawai sipil atau jabatan tinggi di pemerintah kota surabaya,Pungkasnya.
Lanjut Yayuk,trik yang paling banyak digunakan yakni dengan iming-iming mampu menaikan jabatan seseorang maupun mampu memasukan seseorang agar bisa diterima menjadi calon PNS,padahal hingga saat ini pihaknya belum ada informasi pembukaan pendaftaran calon PNS,dan rencananya akan berangkat ke jakarta pada 15 juli mendatang untuk menerima susunan formasi CPNS yang dibutuhkan pemkot soal penerima calon PNS 2013.
Yayuk mengatakan, pemkot mengajukan 130 orang. Ditambah 309 jatah formasi pemkot yang tidak diambil pada 2012 lalu. Namun, itu masih sebatas usulan, diterima atau tidak tergantung kebijakan pemerintah pusat. Lebih lanjut, dia mengungkapkan, sebenarnya jumlah pegawai di lingkup Pemkot Surabaya masih belum bisa dikatakan ideal. Kondisi itu disiasati dengan memaksimalkan fungsi pegawai serta memerger jabatan hingga merger sekolah.  “Dalam pengajuan usulan jatah penerimaan calon PNS 2013 kami mencoba realistis. Mengingat, formasi yang tersedia bagi seluruh wilayah Indonesia ini hanya 60 ribu orang. Jumlah itu harus dibagi seluruh instansi pemerintah se-Indonesia. Makanya, kami lakukan optimalisasi pegawai agar kinerja bisa tetap maksimal meski jumlah pegawainya kurang,” pungkas Yayuk. (Ir)