Kabar7news.com.Nganjuk - Warga miskin di beberapa desa di Kecamatan Loceret, Nganjuk, bisa jadi gigit jari. Bagaimana tidak, mereka tak menerima dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) secara utuh. Sebab, dana yang mereka terima harus dipotong hingga Rp 150 ribu oleh pihak desa dengan dalih untuk pemerataan.

Setelah menerima dana BLSM Rp 300 ribu per kepala keluarga (KK) mereka diminta menyerahkan uang Rp 100 ribu dan memasukkannya ke kardus yang dijaga beberapa orang di pintu masuk. Akibatnya, warga miskin hanya membawa pulang Rp 200 ribu.

Warga mengaku tidak bisa berbuat banyak. Mengingat, hampir seluruh penerima BLSM di desa itu menyerahkan uang Rp 100 ribu. Alasannya, untuk pemerataan. Sebab, ada warga miskin lain yang tidak mendapat BLSM. Karena itu, dana yang terkumpul nanti akan disalurkan kepada warga miskin yang tidak mendapat BLSM. ""Bagaimana lagi? Tidak apa-apa dikasih seratus ribu,"" kata Panimin, 63, salah seorang warga yang ditemui wartawan.

Menurut informasi, pemotongan BLSM itu sebenarnya tidak hanya terjadi di Desa Kwagean. Desa-desa yang lain di Kecamatan Loceret juga sama. Bahkan, BLSM di Desa Godean itu dipotong hingga Rp 150 ribu per KK miskin. Alasannya sama, yakni untuk disalurkan kepada warga miskin lain yang tidak terdaftar. Hal serupa terjadi di Desa Bajulan dan Sombron.

Kepala Desa (Kades) Kwagean Lusi Wahyu Wigati saat dikonfirmasi kemarin enggan menjawab soal pemotongan BLSM di desanya itu. Sebab, pemotongan itu tidak hanya terjadi di desanya. ""Jangan hanya desa saya, desa-desa lainnya juga sama,"" kata Lusi saat ditemui di ruangannya kemarin.

Lusi mengungkapkan, pemotongan itu dilakukan semata-mata untuk seluruh warga miskin di desanya agar bisa ikut merasakan BLSM. Sebab, warga miskin yang tercatat mendapat BLSM hanya 599 KK miskin. Sementara itu, masih ada sekitar 200 KK miskin lain yang tidak terdaftar. Padahal, mereka juga membutuhkan.

Karena itu, pada saat pertemuan di kantor Kecamatan Loceret beberapa waktu lalu, lanjut Lusi, beberapa kades bersepakat untuk membagi secara rata dana BLSM itu. Tujuannya, seluruh warga miskin bisa ikut merasakan. ""Sama sekali tidak ada yang masuk ke kantong perangkat atau pribadi. Itu murni untuk menolong,"" tambahnya.

Bukan hanya itu, Lusi menyebutkan bahwa pembagian BLSM itu tidak melibatkan perangkat desa. Sebab, pihaknya membentuk panitia khusus yang terdiri atas para ketua RT dan RW. Untuk diketahui, secara keseluruhan, ada 87.163 KK miskin penerima BLSM di Kabupaten Nganjuk. Data itu didasarkan pada data penerimaan beras miskin (raskin) yang didapat dari PPLS 2011 untuk pagu 2013.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Nganjuk Masduqi mengaku tidak tahu bahwa dana BLSM itu akhirnya dipotong. Sebab, semua petunjuk pembagian sudah diatur sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat. ""Tentu kami tidak berani macam-macam, bisa-bisa kami dapat teguran dari pemerintah,"" kata Masduqi tadi malam.

Dia juga menyatakan bahwa pemkab juga sama sekali tidak pernah menyarankan hal itu. Apalagi menginstruksi agar dibuat kesepakatan pemotongan. Namun, dia berharap agar pembagian BLSM tersebut tetap berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan di masyarakat. (Ir/sb-jpnn)

Kabar7news.com.Jakarta- Badan Nasional               Penanggulangan Bencanaa (BNPB) mencatat jumlah sementara korban meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan 6,2 SR yang terjadi di Bener Meriah, Provinsi Aceh, kemarin sore sudah mencapai 22 orang.

"Data sementara dampak gempa terdapat 22 orang meninggal dunia, 210 orang luka-luka, dan ribuan bangunan dan rumah rusak," kata Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, Rabu (03/07/2013).

Berdasarkan laporan dari BPBA Aceh Tengah, di daerah itu terdapat 10 orang meninggal, 140 orang luka-luka dan dirawat di RSUD, bangunan yang meliputi rumah, masjid, meunasah, kantor pemerintah mengalami kerusakan. Diperkirakan 1.500 unit mengalami kerusakan. Beberapa ruas jalan longsor. Pengungsian tersebar di 10 titik.

Sedangkan di Kabupaten Bener Meriah tedapat 12 orang meninggal, 70 orang di rawat di RSUD Bener Meriah dan puskesmas setempat. Kerusakan bangunan dan rumah masih dilakukan pendataan.

Upaya penanganan pasca gempa terus dilakukan secara cepat. Saat ini tim BNPB, SRC PB, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan Kementerian PU berada di Bener Meriah untuk melakukan koordinasi dan kaji cepat.

Menurut Sutopo, BNPB pagi ini mengirimkan satu helicopter Collibri TNI AU dari Pekanbaru ke Aceh untuk membantu penanganan gempa, khususnya di perbatasan antara Bener Meriah dan Aceh Tengah. Pagi ini juga, BNPB memberangkatkan pesawat CN 235 TNI AU untuk melakukan foto udara dan kaji cepat dari udara dampak kerusakan gempa.

Kabar7news.com.Jakarta-Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sejak awal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU Ormas) menolak keras karena dianggap otoriter.

Penolakan Ormas dan LSM dengan menggelar aksi unjuk rasa, untuk sementara waktu telah membuahkan hasil yaitu dengan dua kali penundaan pengesahaan menjadi Undang-Undang.

Seharusnya RUU disahkan pada 12 April  namun mendapat penolakan keras sehingga ditunda. Kemudian pengesahan kembali ditunda pada 19 Juni. Padahal pembahasan RUU sudah memasuki delapan kali masa sidang. Namun, ditengah hujan kritik, DPR mengesahkan RUU Ormas pada 2 Juli.

Ketua Perempuan Ibu dan Anak, Magdalena Sitorus, menyayangkan RUU Ormas tetap disahkan kendati menuai protes. Seharusnya baik DPR dan pemerintah membuka pintu dialog seluas-luasnya untuk menangkap aspirasi masyarakat.

“Begitu banyak reaksi. Kalau massif dan negara menjalankan  ini sebagai fungsi mereka mengeluarkan Undang-Undang, saya fikir menjadi pertanyaan urgensinya dimana?. Kemudian melahirkan dispute  maka itu tidak sehat,” ujar Magdalena Sitorus.

Menurut Magdalena,Pemerintah seharusnya dalam menetapkan tujuan, tidak boleh hanya sepihak namun juga harus memperhatikan aspirasi yang berkembang dimasyarakat. Sementera itu terkait dengan Ormas yang kemudian berafiliasi menjadi partai politik, menurutnya ada pengawasan yang tidak maksimal.

Ormas dan LSM di tanah air dalam perkembangannya telah memberikan kontribusi untuk masyarakat bahkan menjadi partner untuk pemerintah.

“LSM langsung bersinggungan  dengan akar rumput. Itu seharusnya dipertimbangkan.  Kalau ada reaksi apakah bisa dipending dan masyarakat memberi masukan untuk digodok,” tegas Magdalena